Peran Pemerintah Daerah Untuk Turunkan Tingkat Kemiskinan

tnp2kSekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan berperan aktif guna mendukung pencapaian target Pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Widianto, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, yang merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (13/5) di Hotel Millenium Siri, Jakarta.

Bambang menjelaskan bahwa usaha percepatan penanggulangan kemiskinan banyak menghadapi tantangan, terutama dengan adanya Otonomi Daerah. “Mempertahankan masyarakat untuk tetap berada di atas garis kemiskinan itu tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mejaga agar tingkat kemiskinan yang sekarang ini tidak bergerak naik,” Kata Bambang.

Acara Rakornas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman TKPK tentang arti penting perbaikan pengendalian dan penargetan program bagi efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, TKPK diminta untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang ditujukan untuk mendukung program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan nasional antara 8 hingga 10% di akhir tahun 2014.

Sementara itu, Tarmizi A. Karim, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa belajar dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), umumnya masyarakat di perdesaan tidak benar-benar tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. “Diperlukan pengendalian dan koordinasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan (TKPK) menjadi sangat penting,” ujar Tarmizi.

Tarmizi menambahkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program. “Di sinilah peran penting TKPK dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Tarmizi.

Rakornas Penguatan Kelembagaan TKPK ini dihadiri oleh para pimpinan dari 61 kabupaten dan kota, termasuk Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta unsur Badan Perencaan Pembangunan Kabupaten/Kota staf teknis TKPK dari 100 Kabupaten/Kota se-Indonesia. (sumber: TNP2K)

Peran dan Tugas Pemerintah Daerah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, terdapat beberapa dokumen penting di bawah ini;

DOWNLOAD DOKUMEN TKPK-TNP2K TAHUN 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: