Sejumlah Peraturan Menteri dan Bupati Untuk Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

peraturan peemrintahperaturan menteriKATIGADE-Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa mengalami beberapa perubahan terhadap pelaksanaannya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan ketentuan bahwa untuk impelementasi pelaksanaannya menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana teknis PP No 43 tahun 2014. Download PP No 43 Tahun 2014.

Terdapat beberapa tahapan atau proses pelaksanaan harus menunggu di terbitkannya Permendagri. Tetapi beberapa pelaksanaan dapat di lakukan dengan menggunakan Peraturan Bupati/Walikota.

Berikut pelaksanaan yang dapat di lakukan dengan menggunakan Peraturan Bupati/Walikota dan Pelaksanaan yang harus menunggu diterbitkannya Permendagri sebagai pelaksana teknis PP No 43 Tahun 2014.

Pelaksanaan yang harus menunggu ketetapan Peraturan Menteri sesuai dalam PP Nomor 43 Tahun 2014;

  1. Penataan Desa yaitu Penetapa Desa, Desa adat dan Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Desa menunggu Ketetapan Permendagri;
  • Pasal 28 ayat (2): Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri.
  • Pasal 32: Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
  1. Kewenangan Desa. Pasal 39: Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
  1. Kepala Desa;

Pemilihan Kepala Desa

  • Pasal 46 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
  • Pasal 53 : Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
  • Pasal 60 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
  1. Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Tehnis) Sekretaris Desa

Pasal 62 :

  • Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  • Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
  • Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
  1. Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 71 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

  1. Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 79 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

  1. Musyawarah Desa

Pasal 80 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

  1. Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 89 : Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

  1. Keuangan dan Kekayaan Desa

Tentang Alokasi Dana Desa

Pasal 95 :

  • Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
  • Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 106 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa          

Pasal 113 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

10. Badan Usaha Milik Desa

Pasal 142 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri

11. Kerjasama Desa

Pasal 149 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

  • Pasal 156 : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.
  • Pasal 157 : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pelaksanaan yang dapat dengan menggunakan Peraturan Bupati/Walikota:

  1. Penghasilan Pemerintah Desa
  2. Tunjangan
  3. Pengalokasian ADD
  4. Pengalokasian Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  5. Penyaluran ADD
  6. Catatan;
  • Untuk Pengalokasian Dana Desa menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah
  • Untuk tata cara penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Berpedoman Pada Peraturan Menteri

Kesimpulan:

  1. Semua pelaksanaan dalam PP Nomor 43 tetap menunggu ketetapan Peraturan Menteri
  2. Khusus untuk ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
  3. Pengalokasian ADD akan di atur dalam Peraturan Menteri
Advertisements

5 responses

  1. trima kasih telah berbagi. sukses slalu

  2. 135792468ERHAM | Reply

    seharusnya permendesa itu harus disertai dgn lampiran format dan atau contoh

  3. Sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa.apakah ada harapannya diangkat menjadi pns sesuai dengan undang-undang?

  4. Pastinya akan ada Peraturan Menteri Desa yang akan mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalamnya pasti terlampir format format yg dibutuhkan dlm penyusunan APB Desa

  5. dwi alim sutomo | Reply

    Kepala desa nonaktif(Parti) desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang,Kab.Madiun, Prov.Jawa Timur, tetap laksanan tugas dan wewenang , meskipun Bupati telah tunjuk Penjabat Kepala desa. Sehingga terjadilah perebutan kekuasaan, tumpang tindih peraturan, dan lebih parahnya lagi, Kepala desa nonaktif tetap saja pegang stempel desa, buat surat menyurat dan kelola dana ADD. Bagimana sanksi dan kedudukannya di mata hukum? Ilegalkah produk yang tetap dikerjakan Kepala Desa tersebut? Bagaimana jika Bupati tak mau terapkan sanksi administratif kepada Kepal desa tersebut?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: