PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

ibuPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai aturan tata cara dan syarat diperbolehkannya melakukan aborsi pada ibu hamil telah ditanda tangani oleh Presiden SBY. Dan PP aborsi ini setelah dikeluarkan oleh Pemerintah mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak tentang legalisasi aborsi ini. Seperti apa sebetulnya isi PP tersebut? Pembaca Katigade dapat mendownloadnya, monggo silahkan; PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

PP Nomor 61 Tahun 2014 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan dari UU 36/2009 tentang Kesehatan. PP 61/2014 mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

Pengaturan itu mengacu pada UU 36/2009 pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

PP ini bukan melegalkan aborsi di Indonesia melainkan mengatur aturan dalam tata layanan aborsi. PP ini mengatur kejadian kehamilan yang tidak diinginkan khususnya korban perkosaan karena pertimbangan kondisi medis ibu dan anak.

Di pasal-pasal dan juga isi PP 61/2014 tersebut, ada aturan yang merinci mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sebelum tindakan. Ada juga amanah untuk inisiasi perkembangan anak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: