Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan saat memberikan keynote speech pada “Konferensi Nasional Monitoring dan Evaluasi (M & E)” mengungkapkan kita perlu undang-undang dan peraturan untuk mendukung sasaran pembangunan. Acara yang difasilitasi oleh TNP2K, Bappenas, InDEC dan PRSF yang diadakan di Gedung Serba Guna, Bappenas di Jakarta pada 28-29 Agustus 2014. Sebelum acara ini juga telah dilakukan pra-konferensi yang telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2014 lalu, di kantor TNP2K, Jakarta.
Tedjakusuma menambahkan bahwa dengan adanya peraturan akan membantu memberikan arahan kepada Kementerian dan Lembaga, serta memberikan konsistensi indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Adanya peraturan pemerintah nomor 39/2006 tentang peraturan sistem Monitoring dan Evaluasi yang perlu didukung dalam pelaksanaanya secara konkrit agar dapat dilakukan secara berkesinambungan dan pada semua tahapan.
Pada sesi selanjutnya konferensi paralel dilakukan dan diawasi oleh Ketua InDEC dan M & E Specialist UNWFP B. Dwiagus Stepantoro, MSc dan Dee Jupp, Grup Pembangunan Efektif. Jupp memberikan pengenalan “Reality Check Approach” dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada interaksi yang mendalam dengan keluarga dan rumah tangga, serta berbagi pengalamannya saat menerapkan metodologi tersebut di lapangan.
Sesi berikutnya narasumber mengeksplorasi berbagai bentuk metodologi M & E, termasuk “Mixed Metode” dan “Evaluasi Dampak”. Umi Hanik, anggota InDEC dan PRSF, mencatat: “Ada banyak pendekatan evaluasi dan metodologi yang berbeda. Pengumpulan data tetap menjadi tantangan, karena tergantung pada sistem evaluasi.”
Argumen ini didukung oleh Caroline Sage dari Bank Dunia: “Tidak ada standar yang ditetapkan. Ini tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan dan capai.”
Para pembicara berbagi pengalaman mereka di lapangan dan alat-alat penelitian yang berkembang, termasuk narasumber dari TNP2K, Wahyono Kuntohadi, yang menggambarkan pekerjaan saat ini di dashboard IMIS untuk merampingkan data pada program bantuan sosial, termasuk PKH, PNPM, Raskin, JKN dan BSM.
Lebih dari 100 peserta yang menghadiri konferensi ini termasuk dari Bappenas, Bank Dunia, Unicef, InDec dan Plan Internasional lainnya.
sumber: TNP2K
KATIGADE KEBUMEN 