Buku Revolusi Dari Desa: “Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat”

buku revolusi desaPerubahan regulasi dari waktu ke waktu berkait dengan desa termaktub secara legal formal melalui sejumlah produk perundangan. Berbagai perbaikan dan perubahan regulasi desa yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Dari sisi regulasi, mengalami berbagai perbaikan. Semestinya pula di tingkatan pelaksanaan harus mengalami perbaikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Buku setebal 224 halaman berjudul “Revolusi Dari Desa” Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat di tulis oleh Dr. Yansen TP, M.Si sebagai penulisnya yang juga memiliki jabatan fungsional sebagai Bupati Malinau, periode 2011-2016, menggambarkan tentang gagasan konstruktif, terobosan berlatarbelakang teoritis (Akademis) dan praktis dalam melalukan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan model insteruksional dan formalitas saja. Buku tersebut diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo (Pertama) Pada Oktober tahun 2014 ini.

Yansen, mampu melakukan itu tidak hanya karena mempunyai jabatan kekuasaan dalam membangun daerah, namun Yansen juga melahirkan budaya baru yaitu rekam jejak yang jelas kepala daerah melalui dokumentasi dalam bentuk buku ini. Tidak banyak kepala daerah yang mampu mendokumentasikan dengan sistematis berkait dengan program-programnya, pelaksanaan Visi-Misi Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selama periode menjabat. Yansen, kurun waktu 3 Tahun mampu melakukan hal itu.

Buku ini menggambarkan tentang terobosan dalam pembangunan desa di Kabupaten Malinau. Yaitu membangun desa dengan utuh dan universal, tidak parsial, sektoral dan spasial. Proses penganggaran dan implementasi serta pengawasan pembangunan berjalan secara mendiri melibatkan masyarakat. Sinergi antara Desa dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Dinas juga terbangun disana.

Pada umumnya, antara desa dan SKPD seolah berjalan sendiri-sendiri setelah melalui proses Musrenbangdesa, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Proses tersebut banyak memangkas usulan dari desa karena terbentur pagu indikatif dan prioritas kegiatan/program di tingkat SKPD kabupaten. Melalui kepemimpinan dan komitmen Yansen sebagai Bupati Malinau, sistem pada umumnya tersebut dirubah menjadi sistem yang satu dan saling memperkuat, malah pembangunan SKPD yang bersumber dari APBD terfokus pada desa bukan sektoral saja.

Buku ini juga menegaskan Uraian konsep pembangunan Malinau melalui GERDEMA (Gerakan Desa Membangun). Membangun Kabupaten Malinau dari desa, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini juga merupakan esensi demokrasi di Indonesia yang kemudian di terjemahkan dalam tindakan nyata oleh Pemerintah Daerah kepada Desa. Jika itu terwujud, maka desa dalam hal ini sebagai miniatur negara. Aspek pelayanan dan kewajiban negara dilakukan oleh pemerintah desa. Ada tiga prinsip kepemimpinan yang di terapkan Yansen untuk mensukseskan program GERDEMA yaitu: Pembangunan harus berdasar dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, pembangunan dilakukan oleh masyarakat, hasil pembangunan dinikmati oleh masyarakat.

Melalui GERDEMA, desa sebagai pusat aktivitas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Malinau membangun dan membentuk sumber daya manusia desa, menyerahkan berbagai urusan kepada desa dan menyediakan dana untuk dikelola desa yang mencapai Rp 1,2 miliar pada 2014. Pemda juga memberikan kesempatan secara luas kepada desa untuk menggali sumber pendapatan asli desa untuk kepentingan desa. Ini sebuah komitmen yang luar biasa dari Pemerintah daerah dengan alokasi dana yang besar. Sebelum GERDEMA, alokasi untuk desa hanya mencapai 500 jutaan. Pada Tahun 2013, Bupati Malinau menerima penghargaan Innovative E-Gov (GERDEMA) dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Dyah Anggraeni.

Agak berbeda dengan ketentuan pada UU Desa untuk 2015 mendatang. Disana, terdapat perhitungan berdasar pada DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak dan Retribusi serta keadaan statistik desa. Artinya, besar kecilnya alokasi dana desa dari pusat dan daerah sangat tergantung pada kondisi desa itu. Bisa mendapat alokasi besar mencapai 1 milyard lebih, bisa juga sebaliknya yang hanya ratusan juta. Melalui GERDEMA, Malinau telah lebih awal melaksanakan esensi UU Desa tersebut.

Melalui APBD Malinau, alokasi untuk GERDEMA tersebut cukup besar yang memungkinkan pembangunan di Malinau lebih cepat terwujud dengan tidak mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Tentu, jika terdapat gelontoran dana dari pusat dalam UU Desa pada 2015, Kabupaten Malinau lebih siap untuk mengimplementasikan serta mempertanggungjawabkannya dengan lebih mudah.

Buku ini juga menceritakan tentang Yansen dalam mengembangkan beberapa langkah strategis dalam komitmennya membangun desa, yaitu percaya penuh pada masyarakat, pelimpahan urusan pada pemerintahan desa, memperkuat SDM aparatur desa, pendampingan pemerintah dan masyarakat desa. Hal tersebut juga termaktub dalam UU Desa yang akan di implementasikan di tahun 2015. Artinya, yang di lakukan Malinau sungguh langkah strategis, sehingga melalui regulasi perundangan, pemerintah pusat menerapkan model pembangunan desa yang seperti itu.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 128;

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
  2. Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
  3. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 129;

  1. Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya
  3. Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Kabupaten Malinau telah melaksanakan semacam “simulasi” yang matang dan nyata pelaksanaan UU Desa tersebut. Lebih dari pada itu, yang dilakukan Malinau tidak hanya mendapatkan payung hukum yang legal, namun bisa menjadi referensi modul dan alat untuk para pendamping desa di daerah lainnya.

Buku tersebut juga membahas perihal mekanisme dan keberhasilan GERDEMA yang meliputi: Indikator keberhasilan, Capaian, sistem dan mekanisme pelaksanaan program/kegiatan, mekanisme pelaksanaan keuangan, pengawasan dana GERDEMA.

Buku karya Yansen TP, MSi dengan judul “Revolusi dari Desa”, Saatanya dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat, sangat menarik untuk di simak. Dapat menjadi rujukan bagi kepala daerah dan elemen-elemen pemerintahan desa serta elemen masyarakat untuk terlibat melakukan proses pembangunan di desa.

Sekilas membaca judul buku ini, terlihat ekstrim yang sangat membuat penasaran. Namun sebetulnya, buku ini menggambarkan sebuah optimisme dan keberhasilan dalam pembangunan desa di Kabupaten Malinau.

Buku tersebut hendaknya di sebarluaskan guna menjadi referensi faktual menjelang implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena esensi UU Desa salah satunya adalah pembangunan masyarakat desa secara otonom. Dari desa oleh desa dan untuk desa. Mereka yang membangun secara bersama-sama dan di rasakan manfaatnya secara bersama-sama pula. Agaknya, pembangunan model ini berbeda dengan masa lalu, dimana pembangunan terfokus pada perkotaan dan bersifat sektoral dan lebih banyak pembangunan fisik perkotaan, tidak pembangunan desa secara universal berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Buku tersebut mengungkap fakta yang terjadi di Kabupaten Malinau mampu merencanakan, menganggarkan, mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan lewat APBDesa (Anggaran Desa). Penting untuk menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia menjelang tahun 2015 di tengah banyaknya penolakan pemerintah desa di beberapa daerah terhadap penandatanganan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa) dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa) tahun 2015 di akhir 2014 ini. Pasalnya RKPDesa dan APBdesa sudah mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 Tentang Juklak UU Desa serta peraturan turunan lainnya. Banyak desa yang belum siap untuk mengimplementasikan UU Desa, kenapa?

Masih banyak desa di beberapa daerah menginginkan masih memakai peraturan yang lama dengan konsekwensi dana alokasi desa masih memakai perhitungan yang lama, jauh lebih kecil anggarannya daripada amanat UU Desa. Patut di sesalkan jika pemerintah desa ternyata belum siap dengan UU Desa. Padahal disana, jika melirik anggaran yang di gelontorkan cukup besar yang mencapai 1 milyard lebih, sejatinya pemerintah desa merupakan satu kesatuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pusat. Dengan anggaran yang besar, pemerintah desa akan lebih leluasa merencanakan dan mengimplementasikan program-programnya. Setidaknya bisa mereduksi yang dilakukan GERDEMA Malinau.

Kabupaten Malinau, patut menjadi contoh. Ada dan tidaknya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Malinau di sana berani menunjukkan kemandiriannya dalam mensejahterakan masyarakat, program dan anggarannya. Di Malinau bisa dikatakan tidak tergantung pada gelontoran dana yang besar dari pusat. Dukungan dari APBD Kabupaten menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa disana. Dukungan APBD kabupten tentunya juga di pengaruhi oleh faktor pemimpinnya (Bupatinya) di mana ada komitmen yang besar dalam memprioritaskan pembangunan desa. Komitmen tersebut tidak hanya slogan simbolik saja, tapi betul-betul di terapkan didesa, mulai dari penguatan kapasitas SDM pemerintah desa, administrasi dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Kelemahan buku ini, tidak mencantumkan rincian alokasi program/kegiatan serta prosentase APBDesa di sana, prosentase SKPD yang fokus ke Desa, prosentase APBD untuk desa, prosentase bantuan APBD Propinsi, dan APBN. Termasuk di dalamnya rincian kegiatan perbandingan prosentase antara pembangunan fisik dan non fisik. Pentingnya pembangunan fisik dan non fisik tidak hanya berlandaskan kebutuhan masyarakat desa, namun landasan teoritis/akademis juga harus di kupas tuntas. Sehingga, ini bisa di reduksi dengan mudah model-model pembangunan di Malinau untuk daerah lainnya yang membutuhkan referensi dan komparasi. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai positif dan manfaat akan terbitnya buku tersebut.

download;

Buku “Revolusi Dari Desa, Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat”

sumber: kompasiana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: