KPU Siapkan 10 Peraturan Hadapi Pilkada Langsung dan Serentak

kpuPasca disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2014 dalam rapat paripurna DPR RI Selasa (20/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP) menggelar diskusi pers bertemakan “Isu strategis pasca Perppu disahkan menjadi UU dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan serentak,” di ruang Media Center gedung KPU, pada (23/1). Diskusi ini menghadirkan narasumber Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris, dengan moderator Hanif Suranto dari LSPP.

Diskusi yang dihadiri 30 jurnalis dari berbagai media itu membahas tentang kesiapan KPU menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dan serentak.

“Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, kita tinggal tunggu proses penggundangannya, kita sudah mempersiapkan 10 peraturan, 4 peraturan sudah siap untuk dikonsultasikan dengan DPR, 6 peraturan masuk dalam tahap penyempurnaan,” ujar Ferry di hadapan para wartawan.

Arief Budiman, Komisioner KPU RI yang juga menghadiri acara tersebut menambahkan, 204 jajaran KPU di daerah telah siap untuk melaksanakan pilkada, hanya sekitar 1-2% saja belum siap, karena daerah otonomi baru yang terkendala anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada awal penjelasannya peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris bersyukur bahwa pilkada kembali kepada esensi kedaulatan rakyat, yakni melalui pemilihan umum secara langsung. Menurut pandangannya, bukan hanya proses pemilihannya saja yang penting, tetapi sejauh mana hasil pilkada langsung dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Ia menambahkan, skema Pilkada serentak lima kotak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tidak lebih hanya akan menghasilkan efisiensi saja, karenanya ia bersama dengan yang lain menawarkan skema lain pilkada serentak.

“Kami bersama dengan yang lain menawarkan model skema pilkada serentak yang pelaksanaannya memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) serentak nasional (Presiden dan Wakil presiden, DPR RI dan DPD) dengan pemilu serentak lokal (Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang waktu pelaksanaannya memiliki jeda dua tahun setengah,” ungkap Syamsuddin.
sumber: KPU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: