Integrasi Data Penting untuk Perbaikan Program Perlindungan Sosial

BDTUntuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kementerian teknis yang menjalankan program perlindungan sosial diharapkan menggunakan data yang sama dan terintegrasi. Agar lebih efisien, penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) yang saat ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dapat menjadi data tunggal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan program masing-masing kementerian.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat mengunjungi kantor Sekretariat TNP2K hari ini (10/2/2015). Wapres juga menambahkan bahwa Pemerintah sebaiknya menggunakan satu data untuk program perlindungan dan cukup data itu saja yang dilakukan pemutakhiran (updating) secara regular. “Tidak perlu banyak data, cukup satu data saja yang digunakan dan kita lakukan pemutakhiran secara teratur,” Jelas Wapres.

Pada saat kunjungan tersebut, Wapres menerima penjelasan dari Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengenai aplikasi pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial. Bambang Widianto menjelaskan bahwa BDT yang dikelola oleh TNP2K berisi nama dan alamat 40 persen penduduk Indonesia dengan kondisi sosial eknomi terendah yang meliputi 96,7 Juta Individu atau 24,7 Rumah Tangga. “Dalam BDT rumah tangga diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan yang memperhitungkan lebih dari 20 variabel yang tergabung dalam kelompok variabel seperti karakteristik rumah tangga, kondisi sosial ekonomi, kondisi rumah tinggal, dan kepemilikan aset,” Jelas Bambang Widianto.

Selain itu, BDT juga berisi data agregat sebaran berdasarkan wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kelurahan. Data agregat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan analisis ataupaun perencanaan program secara tematik karena mengandung berbagai variabel dan indikator yang beragam. Data agregat BDT dapat diakses secara online melalui websit TNP2K, sementara data berdasarkan nama dan alamat dapat diperoleh melalui mekanisme permintaan yang sesuai denga aturan yang berlaku.

Saat ini Basis Data Terpadu (BDT) telah dimanfaatkan untuk melaksanakan program perlindungan sosial seperti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan pada tahun 2013; serta program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia sehat pada tahun 2014. Selain itu Basis Data Terpadu juga ikut mendorong perbaikan mekanisme program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari berbasis sekolah menjadi berbasis rumah tangga, serta digunakan juga untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 86,4 Juta Individu.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga mengunjungi lokasi pusat data Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial di Kantor Sekretariat TNP2K Gedung Grand Kebon Sirih Lantai 16. Pada saat kunjungan tersebut Wapres melihat dari dekat server penyimpanan data Basis Data Terpadu dan mendengarkan penjelasan langsung mengenai prosedur permintaan data dari TNP2K.

Turut mendampingi Wakil Presiden pada acara tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Staf Khusus Wakil Presiden Sofyan Wandandi dan Wijayanto Samirin.

sumber: TNP2K

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: