PANDUAN SISTEM DAN STANDAR REMUNERASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2015

tnp2kTerkait standar remunerasi yang layak bagi para FPM (Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat) adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas tugas, tanggung jawab, dan peran profesi fasilitator. Pengakuan dan penghargaan dari tingkat remunerasi yang layak akan mendorong peningkatan rasa tanggung jawab serta upaya mandiri untuk meningkatkan kompetensi.

Sesuai program yang dijalankan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait (K/L), pada saat ini remunerasi fasilitator saling berbeda, walaupun memiliki tugas yang relatif sama; termasuk fasilitator pemberdayaan di program-program PNPM (Klaster 2). FPM yang bekerja untuk PNPM Mandiri saat ini memperoleh remunerasi (meliputi juga tunjangan) yang sangat bervariasi dan berbeda antara satu program dengan program lainnya untuk suatu jabatan dan kualifikasi yang relatif sama.

Hal lain yang juga sangat perlu menjadi perhatian terkait standar remunerasi adalah kesinambungan peninjauan tingkat remunerasi itu sendiri. Pada saat ini, tingkat remunerasi yang berlaku adalah yang ditetapkan pada 2007. Sementara itu, selama jangka waktu enam tahun, telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi kelayakan tingkat remunerasi fasilitator, seperti tingkat kemahalan dan inflasi.
Sejalan dengan dasar-dasar pemikiran yang telah diuraikan, tersedianya pedoman/acuan yang memuat sistem dan standar remunerasi bagi FPM merupakan hal yang penting untuk kepentingan PNPM Mandiri dan para pelaksananya. Standar remunerasi juga dapat menjadi rujukan atau bahkan pedoman bagi pemangku kepentingan lainnya untuk mengalokasikan pembiayaan pendampingan.
Mengacu pada pengaturan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012), sejumlah hal dalam perumusan standar tersebut, yaitu pola kerja pendampingan yang harus bekerja bersama masyarakat, keragaman kondisi geografis, kondisi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, serta tantangan untuk terus memperluas wawasan pengetahuan, serta integritas untuk menjaga prinsip dan nilai-nilai partisipatif (transparansi, akuntabilitas, dan lainnya). Uji kompetensi juga memberikan pengakuan jenjang kualifikasi yang dapat menjadi basis untuk merumuskan standar remunerasi yang lebih sesuai.

Lebih lengkap dan jelas, pembaca K3D dapat mendownload buku/panduan tentang:
“SISTEM DAN STANDAR REMUNERASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2015”

SUMBER: TNP2K

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: